Cikalong Wetan, 1 Okt 2026 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perikanan dan Peternakan meluncurkan JARING MINA SPPG di UPTD Pembenihan Ikan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan. Program ini dirancang untuk menghubungkan pembenihan ikan, pembudidaya, koperasi desa, unit pengolahan ikan (UPI), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam satu rantai pasok perikanan lokal.
Peluncuran tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Duddy Prabowo, S.Sos., M.M., Asisten III Bidang Administrasi Umum Rini Sartika, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sri Dustirawati, M.Si., Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Siti Aminah Anshoriah, M.Pd., Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung Ramzi, S.STP., M.A.P., Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN Ayi Nasrudin, M.Pd., serta mitra SPPG dan 24 kepala desa penerima bantuan Kolam Mini RAS.
JARING MINA SPPG merupakan model tata kelola rantai pasok perikanan yang menempatkan kebutuhan SPPG sebagai salah satu dasar perencanaan produksi. Skema tersebut menghubungkan UPTD Pembenihan Ikan sebagai penyedia benih, KDMP dan pembudidaya sebagai pelaksana produksi, UPI sebagai pengolah, serta SPPG sebagai bagian hilir yang menyerap produk untuk kebutuhan pangan bergizi.
Kepala Bidang Perikanan Dindin Rustandi, S.ST., selaku Ketua Pelaksana, dalam laporannya menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menjalankan model tersebut. Ia menyebut JARING MINA SPPG harus diteruskan melalui koordinasi dan pelaksanaan yang terukur antara pembenihan, koperasi desa, pembudidaya, pengolahan, dan SPPG.
Rantai pasok tersebut tidak hanya membutuhkan ketersediaan ikan, tetapi juga tata kelola yang jelas. Produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan, sementara proses pengadaan, pengolahan, distribusi, standar operasional prosedur (SOP), serta pemanfaatan data perlu dibangun secara konsisten agar kerja sama dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati mengatakan KDMP perlu ditempatkan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi desa. Keterlibatan koperasi desa dalam budidaya dan agregasi hasil produksi diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pembudidaya dengan pasar.
Penguatan tersebut juga membutuhkan kapasitas pengelola, pencatatan usaha, tata kelola kelembagaan, serta kemitraan yang jelas. Dengan demikian, KDMP tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi memiliki kegiatan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Dari sisi hilir, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung Ramzi menekankan bahwa pasokan ikan harus memenuhi kebutuhan SPPG. Produk yang disediakan perlu mempertimbangkan jumlah, mutu, kontinuitas, keamanan pangan, serta kesesuaian dengan kebutuhan menu.
Hal tersebut membuat hubungan antara produsen dan SPPG perlu dibangun berdasarkan kebutuhan nyata. Produksi ikan yang tersedia di tingkat desa harus dapat dihubungkan dengan permintaan secara terencana sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara produksi, pengolahan, dan kebutuhan pangan.
Widyaiswara Pusjar SKTAN LAN Ayi Nasrudin, selaku coach bagi Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat drh. Wiwin Aprianti, M.Si., memberikan penguatan mengenai aspek perubahan tata kelola. Menurut dia, JARING MINA SPPG perlu dibangun sebagai sistem yang memiliki tujuan, proses, indikator, dan mekanisme pemantauan yang jelas.
Konsep tersebut menempatkan kebijakan, kolaborasi, proses bisnis, dan tata kelola digital sebagai unsur penting. Artinya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan produksi ikan, tetapi juga dari kemampuan para pelaku menjalankan peran dalam satu sistem yang terkoordinasi.
Mewakili Bupati Bandung Barat, Duddy Prabowo menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan JARING MINA SPPG. Kolaborasi pemerintah daerah, desa, koperasi, pembudidaya, pelaku pengolahan, dan SPPG diharapkan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Duddy, potensi perikanan daerah perlu dihubungkan dengan kebutuhan pangan bergizi. Dengan adanya kepastian pasar, hasil produksi pembudidaya diharapkan dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat desa.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat drh. Wiwin Aprianti, M.Si., kemudian memaparkan konsep JARING MINA SPPG sebagai Integrated Local Fish Supply Chain Governance. Model tersebut mengintegrasikan aktor, proses, kebijakan, dan data dalam satu ekosistem rantai pasok.
Alurnya dimulai dari UPTD Pembenihan Ikan, kemudian diteruskan kepada KDMP dan pembudidaya, pengolahan oleh UPI, hingga pemanfaatan produk oleh SPPG dan penerima manfaat. Dalam skema tersebut, produksi diarahkan bersifat demand-driven, yakni disusun berdasarkan kebutuhan di sisi hilir.
Model itu juga dilengkapi dengan konsep offtake, SOP, dan dashboard pemantauan. Sistem digital tersebut diarahkan untuk membantu memonitor produksi, stok, mutu, dan distribusi sehingga pelaksanaan rantai pasok dapat dipantau secara lebih transparan.
Sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Wiwin Aprianti, Dindin Rustandi, Riyan Haskar Rayka Apriyanto selaku Kepala Bidang Bina Usaha, Asep Devi Virmansyah selaku Kepala UPTD Pembenihan Ikan, Rizki Maulana dari Poklalsar UPI Petekres, serta Elfan Andriawan selaku Ketua KDMP Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor.
Pada kegiatan yang sama, bantuan benih ikan diserahkan secara simbolis kepada 24 desa penerima bantuan Kolam Mini RAS. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok awal, mulai dari penyediaan benih, budidaya di desa, pengolahan hasil, hingga pemanfaatannya untuk kebutuhan SPPG.
Dalam rancangan quick win JARING MINA SPPG, alur tersebut akan diuji melalui satu rantai pasok yang dapat diukur. Skemanya adalah benih dari UPTD, budidaya melalui KDMP atau Mini RAS, pengolahan oleh UPI, kemudian masuk sebagai produk untuk kebutuhan SPPG.
Peluncuran JARING MINA SPPG ditandai dengan pemukulan kentungan bersama oleh unsur pemerintah daerah, Dinas Koperasi, UKM, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Regional Bandung, LAN, dan Dinas Perikanan dan Peternakan. Setelah peluncuran, perhatian utama diarahkan pada implementasi model tersebut di lapangan.
Tahap awal program mencakup pembentukan tim, pemetaan kebutuhan dan ketersediaan, penyusunan SOP serta kerja sama, pembangunan dashboard, dan pelaksanaan proyek percontohan. Tahap berikutnya diarahkan pada penguatan produksi, kepastian penyerapan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pemantauan, dan diversifikasi produk.
Dengan rancangan tersebut, JARING MINA SPPG diarahkan untuk mengubah pola kerja yang sebelumnya berjalan terpisah menjadi rantai pasok yang saling terhubung. Tantangan utamanya terletak pada konsistensi koordinasi, kualitas produk, kepastian pasar, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan seluruh pihak menjalankan fungsi sesuai perannya.
Program ini pada akhirnya menempatkan ikan lokal tidak hanya sebagai hasil produksi perikanan, tetapi sebagai bagian dari rantai pangan bergizi yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi desa. Keberlanjutan JARING MINA SPPG akan ditentukan oleh sejauh mana sistem yang dirancang dapat diterapkan secara konsisten, terukur, dan memberikan manfaat bagi pembudidaya, koperasi desa, pelaku pengolahan, SPPG, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. (aq-nk)
