Pataruman, 28 Sept 2026, Sebanyak 1.839 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Pataruman, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, menerima bantuan pangan berupa beras. Setiap KPM memperoleh tiga karung beras dengan berat masing-masing 10 kilogram atau total 30 kilogram.
Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Dengan demikian, bantuan yang diterima setiap KPM setara dengan 10 kilogram beras per bulan. Pada penyaluran kali ini, bantuan yang diberikan berupa beras tanpa tambahan minyak goreng.
Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk menghindari penumpukan warga. Jadwal reguler berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa, 28–29 September 2026. Setiap hari dibagi menjadi dua sesi, yakni pagi hingga sekitar pukul 12.00 dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 hingga 16.00.
Pembagian dilakukan berdasarkan wilayah RW. Desa Pataruman memiliki 13 RW dengan jumlah penerima yang berbeda-beda. Pada beberapa wilayah, jumlah KPM relatif sedikit, sementara kawasan permukiman yang lebih padat dapat memiliki lebih dari 100 penerima.
Menurut Teguh, petugas yang terlibat dalam penyaluran bantuan, pembagian secara bertahap diperlukan agar jadwal penerima reguler tidak terganggu oleh penerima pengganti atau kategori lainnya.
“Supaya kategori-kategori perwakilan BDKK atau pengganti tidak mengganggu jadwal reguler yang di Senin Selasa,” kata Teguh dalam keterangannya.
Selain jadwal reguler, disiapkan pula waktu tambahan untuk menangani data pengganti dan penerima yang masuk kategori tertentu. Mekanisme tersebut diperlukan karena data penerima bantuan bersifat dinamis dan dapat berubah setelah dilakukan verifikasi di lapangan.
Perubahan data antara lain dapat terjadi ketika penerima telah pindah domisili, meninggal dunia, atau kondisi ekonominya berubah sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Untuk mengantisipasi kondisi itu, tersedia data cadangan yang dapat digunakan pada hari tambahan penyaluran.
Pemerintah Desa Pataruman menyebut proses pemutakhiran data penerima selama ini relatif berjalan baik. Salah satu pendukungnya adalah keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos yang telah berdiri sejak 2016.
Puskesos tersebut menjadi bagian dari mekanisme desa dalam melakukan pemantauan dan sinkronisasi data kesejahteraan masyarakat. Pembaruan data telah dilakukan melalui beberapa sistem pendataan, mulai dari Basis Data Terpadu (BDT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Teguh mengatakan pembaruan data menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Karena itu, data yang digunakan dalam penyaluran bantuan perlu terus disesuaikan dengan kondisi penerima di lapangan.
“Jadi walaupun data dinamis, hari ini seribu, nanti siang atau sore atau besok bisa berubah. Kita paling cepat. Jadi pembaruan data DTSN-nya paling cepat,” ujarnya.
Isu mengenai desil kesejahteraan juga menjadi bagian dari proses pemutakhiran data. Desil digunakan sebagai salah satu gambaran posisi kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, perubahan kategori dapat menimbulkan pertanyaan dari masyarakat ketika kondisi yang tercatat dianggap belum sepenuhnya menggambarkan keadaan terkini.
Karena itu, verifikasi di tingkat desa tetap diperlukan untuk memastikan perubahan data dapat ditindaklanjuti. Data cadangan juga menjadi instrumen agar alokasi bantuan yang tersedia dapat disalurkan kepada penerima yang memenuhi ketentuan apabila terdapat perubahan pada penerima utama.
Keberlanjutan program bantuan pangan masih menjadi harapan masyarakat. Namun, kepastian mengenai bentuk dan keberlanjutan program pada periode berikutnya tetap bergantung pada kebijakan dan data penerima yang berlaku.
Teguh berharap hasil pemutakhiran data sosial ekonomi dapat segera tersedia sehingga perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin lebih cepat dalam basis data bantuan sosial.
“Kalau update-nya lebih cepat, nanti bantuan juga lebih cepat tetap tepat sasaran,” katanya.
Penyaluran bantuan beras di Pataruman memperlihatkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya bergantung pada ketersediaan komoditas bantuan, tetapi juga pada kualitas data penerima. Pemutakhiran secara berkala, verifikasi di tingkat desa, serta mekanisme penerima pengganti diperlukan agar bantuan yang tersedia dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria. (aq-nk)
