Bandung Barat, 11 Nov 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Perubahan regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perkembangan usaha perdagangan modern dan keberlangsungan usaha masyarakat. Perlindungan terhadap warung tradisional serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian dalam penyempurnaan aturan tersebut.
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, mengatakan pengaturan pasar modern perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Penentuan titik pendirian minimarket, supermarket, maupun pusat perbelanjaan harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengurangi ruang usaha pedagang kecil.
“Sehingga bagaimana dalam Perda ini nanti ke depan, kami berharap bahwa yang namanya ekonomi kerakyatan itu betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik itu dari keberadaan posisi titiknya, jangan sampai juga mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi.
Menurut dia, penataan pasar tidak cukup hanya mengatur lokasi dan keberadaan bangunan usaha. Regulasi juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan modern memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama mereka yang menggantungkan penghidupan dari kegiatan perdagangan berskala kecil.
Selain perlindungan terhadap pedagang tradisional, DPRD KBB juga menyoroti pentingnya membuka akses pemasaran bagi produk UMKM lokal melalui jaringan perdagangan modern. Kemitraan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu cara memperluas jangkauan pemasaran produk daerah.
Asep Dedi berharap minimarket yang beroperasi di wilayah Bandung Barat dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk memasarkan produknya melalui jaringan penjualan yang telah tersedia.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar-pasar modern juga ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Seperti halnya minimarket-minimarket di Bandung Barat juga bagaimana ke depan harus betul-betul bisa mengakomodasi, mengakomodir pelaku-pelaku usaha kecil, produk-produk daerah Bandung Barat yang memang bisa diakomodir di pemasaran atau di penjualan di minimarket yang ada di Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.
Dalam materi rancangan perubahan Perda tersebut, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah penyesuaian persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola pihak swasta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja setempat, serta dampaknya terhadap pasar yang telah beroperasi.
Pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi bagian dari materi perubahan. Ketentuan tersebut mencakup penyesuaian waktu operasional, termasuk pengaturan khusus pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Dari sisi administrasi usaha, rancangan perubahan regulasi turut menyesuaikan mekanisme perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, terdapat ketentuan mengenai fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang beraktivitas di pasar rakyat.
Pengutamaan pelaku usaha kecil dan menengah setempat dalam penyelenggaraan usaha minimarket juga menjadi salah satu materi yang dibahas. Ketentuan ini diarahkan untuk membuka peluang keterlibatan pengusaha lokal dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, aspek pengawasan dirancang lebih terintegrasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Penyesuaian sanksi administratif juga menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi untuk memastikan ketentuan yang ditetapkan dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha.
Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen penataan perdagangan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah dan DPRD, tantangan utamanya adalah memastikan pertumbuhan pasar modern berjalan seiring dengan penguatan pasar rakyat. Dengan pengaturan lokasi, kemitraan produk lokal, penyerapan tenaga kerja, dan pengawasan yang terarah, kegiatan perdagangan di Bandung Barat diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan perubahan regulasi ini akan bergantung pada pelaksanaan aturan secara konsisten, termasuk pengawasan terhadap operasional pasar modern dan keterlibatan nyata UMKM lokal dalam rantai pemasaran. Dengan demikian, perkembangan sektor perdagangan dapat berlangsung secara sehat tanpa mengabaikan keberadaan usaha masyarakat yang telah lebih dahulu tumbuh di lingkungan sekitarnya. (aq-nk)
