BATUJAJAR, KABUPATEN BANDUNG BARAT. 9 Desember 2025. Upaya membentengi masyarakat dari ancaman narkoba dan korupsi memerlukan kolaborasi semua pihak. Hal inilah yang mendasari digelarnya Seminar Edukasi “Penguatan Integritas, Koordinasi dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Wujud Gerakan Anti Korupsi” di Gedung BBPMB, Desa Laksanamekar, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa, 9 Desember 2025. Acara yang digagas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB ini tidak hanya menyasar aparat sipil negara (ASN), tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, menegaskan bahwa harmoni dan integritas adalah tanggung jawab bersama.
Dalam ruang pertemuan yang dipadati ratusan peserta, semangat gotong royong terasa kental. Para undangan, termasuk puluhan penerima santunan sembako dari keluarga kurang mampu, menyimak paparan yang mengaitkan dua musuh besar bangsa: narkoba dan korupsi. Acara yang mengusung visi mewujudkan masyarakat KBB yang Sehat, Tangguh, dan AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat.
Kepala Kesbangpol KBB, Weda Wardiman, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan. “Perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Bandung Barat memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan latar sosial. Keberagaman adalah kekayaan dan identitas daerah,” ujarnya, mengutip salah satu poin pidatonya.
Weda juga mengingatkan bahaya hoaks dan narasi kebencian yang dapat merusak tatanan sosial. “Harmoni sering kali rusak bukan karena fakta, tetapi karena hoaks, fitnah, provokasi, dan sentimen identitas. Pesan utamanya adalah: saring sebelum sharing,” tegasnya. Ia mengajak semua elemen, terutama tokoh masyarakat dan agama, untuk menjadi benteng pertama serta menguatkan kembali budaya gotong royong sebagai DNA bangsa. “Mari kita rawat bersama nilai-nilai lokal Bunda Sunda, yaitu Someah (ramah), Sabilulungan (bekerja sama), Silih Asih (saling mengasihi), Silih Asah (saling memperbaiki), dan Silih Asuh (saling menjaga),” ajaknya.
Seminar ini mendapatkan dimensi yang lebih tajam dengan kehadiran dan pernyataan tegas dari Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPD KBB, Gunawan Rasyid. Dalam paparannya, Gunawan menyoroti catatan sejarah kepemimpinan di KBB yang diwarnai persoalan hukum. “Kita semua tahu bahwa Bandung Barat memiliki rekam jejak kepemimpinan yang tidak mudah. Tiga kali berturut-turut pemimpinnya terjerat masalah hukum oleh karena itu yang perlu ditekankan pada hari ini adalah integritas,” ungkapnya.
Gunawan secara khusus menyambut baik dan mendukung kebijakan rotasi jabatan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Namun, ia mengusulkan langkah pencegahan yang lebih proaktif. “Setiap rotasi jabatan harus dilengkapi dengan tes narkoba. Karena jika seseorang sudah terlibat narkoba, kebijakannya pasti akan bermasalah dan rentan korupsi,” usulnya. Ia juga mengungkapkan bahwa LAKI sedang memproses laporan terhadap oknum ASN eselon 2 dan telah mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akibat mendapat teror.
Acara ini pula bertepatan dengan hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember yang menjadi momentum global untuk memperkuat gerakan pemberantasan korupsi, mendorong transparansi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya praktik koruptif.
Narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat, AKBP Agus Widodo, S.Si., S.H., M.A.P., memperkuat hubungan simbiosis antara kedua kejahatan tersebut dalam materinya bertajuk “Narkoba dan Korupsi: Bukan Hanya Berdampak, tetapi Saling Berkaitan.” Menurut Agus, narkoba tidak hanya merusak individu tetapi juga menjadi sumber aliran uang haram yang sering menyokong praktik korupsi.
“Dua masalah ini, korupsi dan narkoba, adalah dua hal yang terus merusak moral bangsa dan struktur sosial masyarakat. Karena itu, sudah sepatutnya kita perangi narkoba habis-habisan,” seru Agus Widodo.
Data yang dipaparkan BNN KBB menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Jumlah kasus narkoba yang ditangani terus meningkat dari 153 kasus pada 2023 menjadi 257 kasus pada 2025. Jumlah tersangka juga naik dari 228 orang menjadi 360 orang dalam periode yang sama. Barang bukti yang disita beragam, didominasi oleh sabu (dari 1.771,29 gram menjadi 2.061,193 gram) dan tembakau sintetis (dari 5.568,69 gram menjadi 7.770,08 gram), serta puluhan hingga ratusan ribu butir pil berbahaya seperti ekstasi dan tramadol.
Sementara itu, Kajari Kabupaten Bandung Barat, Arif Adithia Kusuma, S.H., memaparkan sisi hukum korupsi. Dalam materinya yang merujuk pada materi Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung RI, dijelaskan enam delik korupsi utama: merugikan keuangan negara, penyuapan aktif/pasif dan gratifikasi, penggelapan, pemerasan dalam jabatan, pemalsuan, serta pelanggaran dalam pemborongan. Korupsi terjadi ketika niat yang timbul dari penyimpangan moral bertemu dengan kesempatan yang lahir dari kelemahan sistem.
Acara yang juga dihadiri perwakilan dari Polres Cimahi dan Inspektorat Daerah KBB ini tidak hanya berisi sosialisasi. Sebagai wujud konkret kepedulian sosial, panitia membagikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu yang hadir. Hal ini sejalan dengan pesan untuk menguatkan solidaritas dan sabilulungan.
Seminar ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) 2020-2045. Inpres tersebut menekankan pendekatan komprehensif meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan.
Dengan semangat kolaborasi yang digaungkan, acara ini diharapkan bukan sekadar seremonial. “Pemerintah daerah tanpa masyarakat tidak akan berarti. Tetapi pada dasarnya, sinergitas dan kolaborasi yang hari ini dibangun akan semakin mempercepat terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang aman,” tutup Weda Wardiman. Pesan itu jelas: perang melawan narkoba dan korupsi harus dimenangkan bersama-sama, dimulai dari kesadaran setiap individu dan diperkuat oleh sinergi seluruh komponen bangsa di tingkat daerah. (red-nk)
