Lembang, 29 April 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi Tim Pembina (TP) Posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Posyandu Nasional. Kegiatan yang berlangsung di Lembang, itu sekaligus menjadi momentum penyaluran bantuan operasional bagi TP Posyandu kecamatan, TP Posyandu desa, dan Posyandu se-Kabupaten Bandung Barat.
Agenda tersebut dihadiri Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail, Ketua TP-PKK Kabupaten Bandung Barat Shahnaz Ritchie Ismail, Ketua I TP-PKK Neneng Asep Ismail, Ketua II TP-PKK Enny Ade Zakir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Duddy Prabowo, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula para ketua TP-PKK dari 16 kecamatan dan 165 desa di Kabupaten Bandung Barat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat H. Idad Sa’adudin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dr. Lia Nurliana Sukandar, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung Barat Akhmad Panji Hernawan, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat Herry Partomo, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Barat Rosita.
Kegiatan ini memperlihatkan satu hal penting: Posyandu tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat penimbangan balita, melainkan simpul pelayanan publik berbasis masyarakat yang makin strategis. Dalam kerangka kebijakan nasional, Posyandu kini diarahkan mendukung enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), mencakup bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketenteraman masyarakat.
Sekretaris TP-PKK Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi dalam laporannya menyebut penguatan Posyandu menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan penanganan stunting. Ia menegaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pembina Posyandu sekaligus memperkuat sinergi antar-sektor.
“Posyandu sangat strategis untuk stunting,” ujarnya.
Pernyataan itu relevan dengan kondisi lapangan. Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, melainkan berkaitan dengan kualitas gizi, sanitasi, akses layanan kesehatan ibu-anak, pendidikan keluarga, hingga kondisi ekonomi rumah tangga. Karena itu, penanganannya memang menuntut koordinasi lintas dinas dan partisipasi masyarakat.
Ketua TP-PKK Kabupaten Bandung Barat Shahnaz Ritchie Ismail menilai tantangan terbesar daerah saat ini masih berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting. Menurut dia, kader Posyandu dan pengurus TP-PKK memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan warga di tingkat komunitas.
“PR terbesar adalah menurunkan stunting di KBB,” kata Shahnaz.
Ia juga mengajak seluruh unsur pembina Posyandu menjaga semangat pelayanan sosial. “Bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan hati,” ujarnya.
Ajakan itu menunjukkan bahwa keberhasilan Posyandu tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga kapasitas relasi sosial antara kader dengan warga. Di banyak daerah, kader Posyandu kerap menjadi penghubung pertama antara keluarga dengan fasilitas kesehatan formal.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menyampaikan salam dari Bupati Jeje Ritchie Ismail yang berhalangan hadir karena agenda kedinasan di kementerian. Dalam sambutannya, Asep menekankan bahwa bantuan yang disalurkan harus diarahkan untuk memperkuat intervensi penurunan stunting.
“Bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama untuk kegiatan stunting,” kata Asep.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting berkaitan erat dengan kekurangan gizi kronis dan harus dicegah sejak masa kehamilan. Menurut dia, validitas data menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Data harus diperbaharui validasinya,” ujarnya.
Penekanan pada data penting dicatat. Dalam banyak program sosial dan kesehatan, ketidaktepatan sasaran kerap berawal dari data keluarga berisiko yang belum mutakhir. Posyandu, karena berada paling dekat dengan warga, berpotensi menjadi sumber data primer mengenai ibu hamil, balita, status gizi, hingga kondisi sosial-ekonomi keluarga.
Asep juga menyampaikan cita-cita menjadikan Bandung Barat menuju “zero stunting” pada masa mendatang. Target itu tentu ambisius, tetapi bisa dibaca sebagai arah kebijakan yang ingin menempatkan isu tumbuh kembang anak sebagai prioritas pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah OPD menyalurkan bantuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Posyandu. Dinas Pendidikan menyerahkan alat sekolah untuk anak PKBM. Dinas Kesehatan memberikan antropometri kit untuk empat Posyandu pilot project. Dinas Lingkungan Hidup menyalurkan set tempat sampah terpilah untuk empat Posyandu pilot project. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melanjutkan program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sedang dalam proses perbaikan. Sementara Dinas Arsip dan Perpustakaan memfasilitasi pojok baca di empat lokasi pilot project Posyandu.
Jenis bantuan itu menunjukkan bahwa kebutuhan Posyandu tidak tunggal. Penanganan balita dan keluarga membutuhkan alat ukur gizi, lingkungan sehat, akses literasi, dukungan pendidikan, hingga rumah layak huni. Dengan kata lain, stunting dan kesejahteraan anak tidak bisa dipisahkan dari kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.
Di sisi ekonomi, penguatan Posyandu juga berpotensi menekan beban biaya kesehatan jangka panjang. Anak yang tumbuh sehat cenderung memiliki risiko penyakit lebih rendah, kemampuan belajar lebih baik, dan produktivitas lebih tinggi ketika dewasa. Karena itu, investasi di Posyandu sejatinya bukan pengeluaran semata, melainkan strategi pembangunan sumber daya manusia.
Pada penghujung acara, dilakukan penandatanganan penerimaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat oleh 16 ketua TP-PKK tingkat kecamatan. Penandatanganan dilakukan satu per satu di depan podium sebagai simbol komitmen bersama menjalankan program di wilayah masing-masing.
Meski demikian, pekerjaan rumah sesungguhnya baru dimulai setelah seremoni selesai. Tantangan terbesar terletak pada konsistensi pendampingan kader, keberlanjutan anggaran, pembaruan data keluarga sasaran, dan kemampuan mengintegrasikan kerja antar-dinas hingga tingkat desa.
Jika seluruh unsur itu berjalan, Posyandu dapat kembali menjadi institusi publik yang relevan di tengah perubahan zaman: bukan hanya ruang timbang bayi, melainkan pusat layanan keluarga yang hidup, dekat, dan dipercaya warga. Dari titik itulah Bandung Barat tampaknya sedang mencoba memulai langkah baru. (aq-nk)
