Kabupaten Bandung, 10 Mei 2026. Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Jawa Barat di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (10/5/2026), tidak sekadar menjadi agenda seremonial pergantian kepengurusan partai. Di tengah dinamika politik nasional dan tekanan ekonomi masyarakat, forum itu juga menjadi ruang konsolidasi gagasan tentang arah keberpihakan politik, ketahanan pangan, hingga relasi antara ideologi dan pragmatisme kekuasaan.
Acara bertajuk “PANgan Kuat, Indonesia Hebat” tersebut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Ketua DPW PAN Jawa Barat Najib Qudratullah, Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, jajaran pengurus DPW dan DPD PAN se-Jawa Barat, anggota Fraksi PAN, kader partai, serta simpatisan dari berbagai daerah.
Kegiatan diawali dengan pertunjukan Rampak Kendang khas Jawa Barat dan doa yang dipimpin KH Hariri Abdul Aziz Sunarya. Unsur budaya lokal yang ditampilkan dalam forum politik tersebut memperlihatkan upaya PAN menjaga kedekatan simbolik dengan identitas kultural masyarakat Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan salah satu arena politik paling strategis dalam kontestasi nasional.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kemampuan partai politik beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan fondasi ideologis. Ia menyebut PAN sebagai partai yang terus berupaya terbuka terhadap perkembangan zaman, termasuk memahami perubahan pola komunikasi publik di era media sosial.
“PAN lebih terbuka, inklusif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” kata Zulkifli Hasan di hadapan kader PAN Jawa Barat.
Menurut dia, simbol matahari yang digunakan PAN bukan sekadar identitas visual partai, melainkan representasi filosofis tentang energi, keteguhan, dan harapan. Matahari, kata dia, menjadi simbol kesetiaan karena selalu hadir secara konsisten tanpa berpindah arah.
Pidato itu berulang kali menyinggung soal loyalitas politik. Dalam konteks politik Indonesia yang kerap ditandai perpindahan dukungan dan koalisi yang cair, Zulkifli Hasan menempatkan kesetiaan sebagai nilai penting dalam membangun organisasi politik jangka panjang.
Ia juga menekankan bahwa kekuasaan semestinya dibangun melalui kepercayaan dan kerja kolektif, bukan semata kalkulasi pragmatis. Pada titik itu, pidatonya tidak hanya berbicara kepada kader internal PAN, tetapi juga merefleksikan kritik yang lebih luas terhadap praktik politik transaksional yang kerap muncul dalam demokrasi elektoral Indonesia.
Meski demikian, PAN tetap menghadapi tantangan yang sama dengan partai-partai lain: bagaimana menjaga konsistensi antara narasi keberpihakan dan implementasi kebijakan di lapangan. Dalam banyak kasus, publik tidak lagi hanya menilai slogan politik, tetapi dampak konkret terhadap kehidupan sehari-hari, terutama menyangkut harga kebutuhan pokok, pekerjaan, dan akses ekonomi.
Dimensi tersebut menjadi lebih jelas ketika Dedi Mulyadi menyampaikan pidato politiknya. Meski hadir sebagai Gubernur Jawa Barat, pidato Dedi banyak mengulas arah perjuangan PAN dan agenda pangan nasional.
Ia menjelaskan bahwa filosofi matahari dalam PAN dimaknai sebagai simbol cahaya dan manfaat yang diberikan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun kelompok sosial.
“PAN harus menjadi partai yang seratus persen berpihak kepada rakyat Indonesia,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurut dia, prinsip rahmatan lil ‘alamin yang diusung PAN tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga menyangkut tanggung jawab menjaga lingkungan hidup, sungai, tanah, dan sumber daya alam. Perspektif itu memperluas makna politik dari sekadar perebutan kekuasaan menuju tata kelola sosial dan ekologis.
Dalam konteks kebijakan publik, Dedi menyinggung persoalan distribusi pupuk, harga gabah, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah yang disebut berhasil menaikkan harga gabah petani hingga sekitar Rp7.000 per kilogram melalui pengawasan distribusi dan pengurangan praktik permainan tengkulak.
Pernyataan tersebut berkaitan langsung dengan isu pangan nasional yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian utama pemerintah. Jawa Barat sendiri memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus wilayah urban dengan tekanan alih fungsi lahan yang tinggi.
Karena itu, tema “PANgan Kuat, Indonesia Hebat” tidak berdiri sebagai slogan semata. Tema tersebut berkaitan dengan situasi konkret yang sedang dihadapi masyarakat: kenaikan biaya hidup, tantangan produksi pangan, serta kebutuhan memperkuat perlindungan terhadap petani dan masyarakat kecil.
Dedi juga menyinggung hubungan politik PAN dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut dibangun atas dasar kesamaan visi keberpihakan kepada rakyat kecil. Ia menyatakan loyalitas politik tidak boleh hanya dimaknai sebagai kedekatan kekuasaan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan yang memberi dampak nyata bagi publik.
Pada saat bersamaan, pidato itu memperlihatkan bagaimana partai politik kini semakin berupaya membangun narasi ideologis yang dekat dengan kebutuhan praktis masyarakat. Isu pangan, kesejahteraan, dan harga kebutuhan pokok menjadi bahasa politik yang lebih mudah diterima publik dibanding jargon ideologis yang abstrak.
Di akhir acara, pelantikan kepengurusan baru DPW PAN Jawa Barat dan DPD PAN se-Jawa Barat menjadi penanda dimulainya fase konsolidasi organisasi menjelang dinamika politik berikutnya. Tantangannya bukan hanya memperbesar kekuatan elektoral, tetapi juga menjaga relevansi politik di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap janji partai.
Di tengah yel-yel dan tepuk tangan politik, ukuran publik sebenarnya tetap sederhana: sejauh mana kekuasaan mampu menghadirkan rasa aman ekonomi dan kehidupan yang lebih layak bagi warga. (kk-nk)
