Pasirhalang, 24 Agustus 2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat menghadirkan Gerakan Pangan Murah (Gapura Amanah) di Lapang CV Cahaya Gumilang, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Milangkala ke-156 Desa Pasirhalang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat Lukmanul Hakim mengatakan program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan itu juga menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Yang terpenting dari kegiatan ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi,” kata Lukmanul.
Menurut Lukmanul, Gerakan Pangan Murah menyediakan sekitar 11 hingga 12 komoditas pangan strategis. Harga yang ditawarkan disusun agar masyarakat memperoleh bahan pangan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah beras premium. Dalam kegiatan tersebut, beras premium dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga yang menurut Lukmanul umumnya ditemui masyarakat di sejumlah pasar.
Minyak goreng juga tersedia dengan harga Rp15.500 per liter. Selain dua komoditas tersebut, masyarakat dapat membeli beras SPHP seharga Rp60.000 per lima kilogram, gula Rp16.500 per kilogram, telur Rp23.000 per kilogram, kentang Rp18.000 per kilogram, dan daging ayam Rp39.500 per kilogram.
Komoditas lainnya meliputi daging sapi Rp120.000 per kilogram, terigu Rp9.000 per kilogram, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp10.000 per kemasan. Cabai rawit dan cabai keriting juga ditawarkan masing-masing Rp10.000 per kemasan. Sosis tersedia dengan harga mulai Rp15.500.
Menurut Lukmanul, perbedaan harga menjadi salah satu alasan masyarakat antusias memanfaatkan pangan murah. Bagi rumah tangga, selisih harga pada berbagai kebutuhan pokok dapat berpengaruh terhadap total pengeluaran belanja, terutama ketika sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.
“Antusiasme masyarakat begitu besar karena mereka ingin mendapatkan bahan pangan dengan harga murah di bawah pasar,” ujar Lukmanul.
Gerakan Pangan Murah juga ditempatkan dalam konteks pengendalian inflasi daerah. Ketika masyarakat memperoleh sebagian kebutuhan pangan melalui kegiatan dengan harga yang lebih terjangkau, tekanan permintaan di pasar diharapkan dapat dikelola. Pada saat yang sama, ketersediaan pasokan menjadi faktor penting agar stabilisasi harga dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Lukmanul menegaskan, program pangan murah tidak berhenti pada kegiatan di Desa Pasirhalang. DKPP Kabupaten Bandung Barat terus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung ketersediaan komoditas pangan dan pelaksanaan stabilisasi harga.
“Jelas, ini berlanjut terus,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, DKPP Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi.
Kegiatan pangan murah di Desa Pasirhalang berlangsung bersamaan dengan rangkaian Milangkala ke-156 desa tersebut. Pemerintah desa sebelumnya menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari karnaval budaya hingga pentas seni dari sejumlah RW.
Kepala Desa Pasirhalang Soleh Muslihat mengatakan kehadiran program pangan murah memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan desa. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena masyarakat memperoleh akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Bagi DKPP, kegiatan di tingkat desa menjadi salah satu cara mendekatkan intervensi pangan kepada masyarakat. Program seperti ini memungkinkan masyarakat memperoleh bahan pangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada harga yang berlaku di pasar pada saat kegiatan berlangsung.
Namun, stabilisasi pangan tidak hanya bergantung pada operasi pasar atau pangan murah. Ketersediaan pasokan, distribusi, produksi, dan perkembangan harga komoditas perlu dipantau secara berkelanjutan. Karena itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, pelaku distribusi, serta lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pangan.
Lukmanul berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan pangan murah yang disediakan pemerintah daerah. Ia juga berharap kehadiran program tersebut dapat membantu masyarakat mengatur pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pangan sehari-hari.
“Pemerintah daerah selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan, termasuk ketika masyarakat membutuhkan pangan dengan harga murah,” ujar Lukmanul.
Selain manfaat langsung bagi konsumen, pengendalian harga pangan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah secara lebih luas. Harga pangan yang relatif stabil dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap inflasi. Karena itu, intervensi pangan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan perkembangan harga di lapangan.
Sementara itu, rangkaian Milangkala Desa Pasirhalang tetap berlangsung dengan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan warga. Pentas tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan kesenian lokal sekaligus memperkuat hubungan sosial antarwarga.
Dengan hadirnya Gerakan Pangan Murah, kegiatan di Desa Pasirhalang memiliki dimensi pelayanan publik yang lebih luas. Masyarakat tidak hanya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, tetapi juga memperoleh akses terhadap sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, keberlanjutan program pangan murah menjadi penting karena stabilitas harga pangan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penguatan pasokan, kerja sama lintas lembaga, serta pelaksanaan program yang dekat dengan warga menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pangan di tingkat daerah. (aq-nk)
