Bandung Barat, 2 Agustus 2026. Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat menetapkan Edi Rusyandi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat periode 2025–2030. Keputusan tersebut menjadi penutup rangkaian agenda organisasi lima tahunan yang diikuti unsur pengurus partai, organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar, serta para pemangku kepentingan dari berbagai unsur pemerintahan dan partai politik.
Sebelum memasuki agenda utama Musda, DPD Partai Golkar Jawa Barat terlebih dahulu menyelenggarakan Pendidikan Politik Partai Golkar Tahun 2026. Kegiatan tersebut mengusung semangat revitalisasi kelembagaan dan kepartaian dengan tema “Mengakar, Berdaya Juang dan Menang” sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi sekaligus mempersiapkan kader menghadapi dinamika politik pada masa mendatang.
Prosesi pembukaan berlangsung dengan rangkaian tata acara organisasi, dimulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Partai Golkar, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, hingga pembacaan Panca Bakti Partai Golkar. Seluruh tahapan berlangsung tertib sebagai bagian dari mekanisme organisasi yang telah diatur dalam ketentuan partai.
Ketua Panitia Musda V, Ayi Sudrajat, dalam laporannya menjelaskan bahwa musyawarah daerah merupakan forum organisasi tertinggi Partai Golkar di tingkat kabupaten. Forum tersebut tidak hanya menjadi amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program kepengurusan, penyusunan arah kebijakan organisasi, penguatan konsolidasi, serta pemilihan ketua yang akan memimpin partai pada periode berikutnya.
Ia menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah dipersiapkan mulai dari administrasi, kepesertaan, persidangan, akomodasi, konsumsi, perlengkapan, dokumentasi hingga koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Menurutnya, kelancaran pelaksanaan Musda tidak terlepas dari dukungan seluruh pengurus, panitia, dan peserta yang terlibat.
“Kami mengajak seluruh peserta menjaga kondusivitas pelaksanaan Musda agar berlangsung secara demokratis, tertib, dan penuh semangat kekeluargaan sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi,” ujar Ayi dalam laporannya.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat periode 2020–2025, Dadan Supardan, mengatakan Musda menjadi kesempatan bagi seluruh kader melakukan evaluasi terhadap perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir. Menurutnya, forum tersebut memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar pergantian kepengurusan karena menjadi ruang untuk melakukan introspeksi terhadap berbagai program yang telah maupun belum terlaksana.
Ia mengungkapkan, selama masa kepemimpinannya terdapat dinamika organisasi yang sempat menyita perhatian hingga berproses di Mahkamah Partai. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran agar proses organisasi pada periode berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lebih kondusif.
Dadan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang memilih mengedepankan musyawarah sehingga proses pemilihan kepemimpinan berlangsung tanpa kompetisi yang berpotensi memecah konsolidasi internal. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal penting untuk menghadapi agenda politik berikutnya.
Dalam sambutannya, Dadan turut menyoroti pentingnya dukungan terhadap pendidikan politik. Ia berharap bantuan keuangan bagi partai politik dari pemerintah dapat ditingkatkan seiring meningkatnya kebutuhan pembinaan kader. Menurutnya, penguatan pendidikan politik merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail yang hadir mewakili Bupati Bandung Barat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musda V Partai Golkar. Ia menilai pelaksanaan forum tersebut menjadi bagian dari proses demokrasi internal partai yang memiliki kontribusi terhadap kehidupan politik daerah.
Asep mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memandang seluruh partai politik sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin diharapkan terus dipelihara demi kepentingan masyarakat.
“Selamat melaksanakan Musda. Mudah-mudahan menghasilkan ide, gagasan, dan keputusan yang membawa kemajuan, tidak hanya bagi Partai Golkar tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” kata Asep.
Ia juga menanggapi usulan peningkatan bantuan keuangan bagi partai politik yang sebelumnya disampaikan Dadan Supardan. Menurut Asep, aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terus berkembang seiring peningkatan pendapatan asli daerah serta dukungan pembahasan bersama legislatif.
Musda V turut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien, anggota DPR RI Dadang Naser, anggota DPR RI Isfhan Taufik Munggaran, Ketua DPC Partai Gerindra Bandung Barat Pipih Supriyati, Ketua DPC PKB Sandi Supiyandi, perwakilan Partai Amanat Nasional, Ketua DPC PDI Perjuangan Bandung Barat Tuti Turmayanti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, serta jajaran pengurus Partai Golkar dari berbagai tingkatan.
Pada bagian berikutnya akan memuat hasil sidang Musda yang menetapkan Edi Rusyandi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat periode 2025–2030, beserta kutipan wawancara Edi Rusyandi dan Daniel Mutaqien mengenai arah konsolidasi organisasi serta target Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien mengatakan Musyawarah Daerah merupakan agenda organisasi lima tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme regenerasi kepemimpinan sekaligus konsolidasi partai. Menurutnya, pelaksanaan Musda di Kabupaten Bandung Barat berlangsung setelah tercapainya kesepahaman di internal organisasi sehingga energi kader dapat diarahkan pada penguatan partai menghadapi agenda politik mendatang.
Daniel menjelaskan pengalaman yang pernah dialami Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat, ketika dinamika internal berlanjut hingga Mahkamah Partai selama hampir dua tahun, menjadi pelajaran penting. Situasi tersebut dinilai berdampak terhadap proses konsolidasi organisasi sehingga ke depan diharapkan tidak kembali terulang.
“Kami menyarankan agar sebelum Musda dilaksanakan sudah terbangun mufakat. Musyawarah untuk mufakat juga merupakan bagian dari demokrasi. Dengan begitu energi partai bisa difokuskan untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian Partai Golkar di Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu 2024 menunjukkan perkembangan positif dengan raihan delapan kursi DPRD atau meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Daniel, capaian tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pemilu berikutnya melalui penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kalau sekarang delapan kursi, target ke depan tentu harus lebih tinggi. Konsolidasi harus terus berjalan agar seluruh kader siap menghadapi kontestasi politik berikutnya,” katanya.
Dalam forum Musda, peserta kemudian melaksanakan tahapan persidangan sesuai mekanisme organisasi. Proses tersebut berakhir dengan penetapan Edi Rusyandi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat periode 2025–2030. Penetapan itu menjadi awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu melanjutkan konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran Partai Golkar di tengah masyarakat.
Usai ditetapkan sebagai ketua, Edi Rusyandi menilai pelaksanaan Musda berlangsung lancar dan mencerminkan semangat kebersamaan seluruh kader. Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi keluarga besar Partai Golkar untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan organisasi sekaligus menyusun langkah menghadapi tantangan ke depan.
“Pelaksanaan Musda berjalan dengan lancar. Ini menjadi kesempatan bagi seluruh keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat untuk merefleksikan dan mengevaluasi perjalanan pengabdian partai,” ujar Edi.
Mengenai target organisasi, Edi menegaskan Partai Golkar harus mampu mencatatkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian saat ini. Raihan delapan kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat dipandang sebagai modal awal yang perlu ditingkatkan melalui kerja organisasi yang lebih terarah.
“Targetnya harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini prestasinya sudah baik, maka ke depan harus kita tingkatkan lagi,” katanya.
Ia menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan. Menurutnya, penyusunan program organisasi tidak dapat bertumpu pada pemikiran seorang ketua, melainkan harus mengakomodasi aspirasi dan harapan seluruh kader Partai Golkar di Kabupaten Bandung Barat.
“Nanti kita rumuskan bersama para pengurus. Organisasi tidak cukup hanya berdasarkan pikiran ketua, tetapi harus mengakomodasi harapan seluruh keluarga besar Partai Golkar,” ucapnya.
Edi juga menaruh perhatian terhadap keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik. Ia menilai perubahan komposisi pemilih mengharuskan partai melakukan penyesuaian strategi agar mampu menjangkau kalangan muda melalui pendekatan yang relevan dengan perkembangan sosial masyarakat.
Menurutnya, generasi muda perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kepengurusan maupun aktivitas politik sehingga mampu menyalurkan gagasan dan potensi yang dimiliki melalui organisasi partai.
“Partai Golkar harus mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat saat ini. Kalangan muda menjadi salah satu segmen besar pada pemilu mendatang sehingga mereka harus diberi ruang untuk mengaktualisasikan harapan dan cita-citanya melalui Partai Golkar,” katanya.
Musda V DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat sekaligus menandai berakhirnya masa kepengurusan periode 2020–2025 dan dimulainya kepemimpinan baru untuk lima tahun ke depan. Forum tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta mempersiapkan langkah strategis menghadapi Pemilu 2029 dan agenda politik daerah berikutnya.
Dengan kepemimpinan baru, Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu menjaga soliditas organisasi, memperluas partisipasi kader di berbagai tingkatan, serta terus berkontribusi dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah melalui kerja politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (aq-nk)
