BANDUNG BARAT, 18 November 2026 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memperkuat tata kelola keuangan dan penertiban barang milik daerah. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan anggaran, tanah, hingga kendaraan dinas berlangsung tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala BKAD Kabupaten Bandung Barat M. Lukmanul Hakim, menempatkan akurasi pencatatan dan kepastian dokumen sebagai bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut mencakup penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penatausahaan aset, pengamanan barang milik daerah, serta penyampaian informasi publik berdasarkan data yang telah diperiksa.
Dalam pengelolaan keuangan, BKAD menjalankan fungsi pengelolaan dan konsolidasi laporan keuangan seluruh perangkat daerah. Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimulai dari pencatatan transaksi pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), penyusunan laporan keuangan, hingga konsolidasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Tahapan berikutnya mencakup penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dan reviu oleh Inspektorat sebelum dokumen disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
LKPD menjadi instrumen pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui dokumen tersebut, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kondisi keuangan pemerintah daerah.
Setelah pemeriksaan BPK dan pembahasan pertanggungjawaban APBD bersama DPRD, laporan keuangan menjadi salah satu bahan bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Selain pengelolaan keuangan, BKAD juga memberikan perhatian terhadap penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya aset tanah yang membutuhkan kepastian administrasi dan legalitas kepemilikan.

Berdasarkan laporan capaian 2026, pemerintah daerah menargetkan sertifikasi sebanyak 400 bidang tanah. Hingga periode pelaporan tersebut, pengukuran telah dilakukan terhadap 424 bidang, survei lapangan terhadap 253 bidang, sedangkan 147 bidang telah menyelesaikan proses sertifikasi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa proses pengamanan aset tanah masih membutuhkan tahapan lanjutan. Pengukuran, survei lapangan, dan penerbitan sertifikat merupakan bagian berbeda dari proses administrasi pertanahan sehingga perlu dipantau secara berkelanjutan.
Perhatian lainnya tertuju pada pemanfaatan tanah di kawasan Pacuan Kuda, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang. Dokumen administrasi BKAD mencatat adanya hibah tanah seluas 88.730 meter persegi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.

Proses tersebut didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima tertanggal 30 September 2025. Selanjutnya, terdapat keputusan penghapusan aset tertanggal 1 Desember 2025 sebagai bagian dari administrasi pengalihan barang milik daerah.
Sementara itu, penggunaan lahan oleh Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) di Lembang berkaitan dengan perjanjian sewa yang dibuat pada masa Pemerintah Kabupaten Bandung, sebelum Kabupaten Bandung Barat terbentuk.
Persoalan tersebut memerlukan pemeriksaan dokumen historis, penertiban administrasi, serta penyesuaian hubungan hukum berdasarkan ketentuan pengelolaan BMD. Langkah penyelesaiannya perlu memperhatikan keberadaan perjanjian sebelumnya sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pihak yang berkepentingan.

Penertiban Kendaraan Dinas
Di luar persoalan tanah, BKAD juga memperkuat pengawasan terhadap kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Penataan dilakukan melalui pencocokan daftar aset, pemeriksaan fisik kendaraan, penelusuran dokumen kepemilikan, serta pemeriksaan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).
Berdasarkan bahan laporan yang diterima BKAD, jumlah kendaraan dinas tercatat sebanyak 415 unit. Dari jumlah tersebut, 205 unit dilaporkan telah membayar PKB, sedangkan 210 unit lainnya masih tercatat belum melakukan pembayaran.
Secara aritmetika, kedua kelompok tersebut berjumlah 415 unit. Namun, kesesuaian angka dalam laporan tetap perlu dibuktikan melalui pencocokan daftar induk kendaraan, bukti pembayaran, data registrasi, dan konfirmasi kepada perangkat daerah pengguna sebelum ditetapkan sebagai data final.

Penertiban juga mencakup pengelompokan kendaraan berdasarkan kondisi dan status penguasaannya. Di antaranya kendaraan operasional aktif, kendaraan yang belum menyelesaikan kewajiban pajak, kendaraan rusak atau tidak laik operasi, kendaraan pinjam pakai, serta kendaraan limpahan dari Kabupaten Bandung.
Kendaraan yang tidak lagi digunakan atau mengalami kerusakan berat akan melalui inventarisasi dan pemeriksaan fisik. Apabila masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, pemerintah daerah akan mengevaluasi kebutuhan perbaikannya. Sementara kendaraan yang tidak ekonomis untuk diperbaiki atau tidak lagi dibutuhkan dapat diproses melalui mekanisme pengelolaan BMD sesuai ketentuan dan persetujuan pejabat berwenang.
Adapun kendaraan yang keberadaannya belum dapat dipastikan membutuhkan penelusuran dokumen, klarifikasi kepada pengguna terakhir, serta pengamanan bukti kepemilikan. Jika ditemukan indikasi persoalan hukum, tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Kepala BKAD Moch. Lukmanul Hakim menegaskan bahwa penataan kendaraan dinas merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga aset publik. Kendaraan yang dibeli menggunakan anggaran daerah harus tercatat dengan benar, dipelihara, digunakan sesuai peruntukan, dan memenuhi kewajiban perpajakan.
Penguatan transparansi tersebut juga menuntut konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat. Setiap data dan klarifikasi perlu didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, disertai koordinasi dengan perangkat daerah maupun instansi terkait.
Dengan demikian, pembenahan tata kelola keuangan dan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi pemerintahan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan sumber daya publik dikelola secara tertib, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Bandung Barat. (aq-nk)