Cimahi, 20 Juli 2026. Komisi IV DPRD Kota Cimahi memaparkan sejumlah program prioritas bidang pendidikan yang direncanakan pada tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup bantuan biaya perlengkapan belajar bagi peserta didik, pemberian insentif untuk guru dan tenaga kependidikan nonaparatur sipil negara (Non-ASN), serta pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan di berbagai jenjang. Kebijakan itu disampaikan sebagai bagian dari pembahasan arah pembangunan pendidikan yang diharapkan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati, S.S., M.Pd., menjelaskan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sejumlah program yang telah direncanakan diharapkan tetap memperoleh dukungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
“Prioritas bidang pendidikan 2026 yang pertama adalah pemberian bantuan kepada peserta didik mulai dari PAUD, SD, SMP hingga pendidikan kesetaraan berupa bantuan biaya perlengkapan belajar,” ujar Ike dalam pemaparannya.
Bantuan tersebut dialokasikan dengan total anggaran sebesar Rp449.347.900. Program ini ditujukan untuk membantu meringankan kebutuhan perlengkapan belajar peserta didik sehingga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung keberlangsungan proses belajar di setiap jenjang.
Selain bantuan bagi peserta didik, Pemerintah Kota Cimahi juga merencanakan pemberian insentif kepada guru dan tenaga kependidikan Non-ASN. Program tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4.988.330.867 sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga pendidik yang selama ini turut berperan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.
Menurut Ike, keberadaan guru dan tenaga kependidikan memiliki kontribusi penting dalam menjaga mutu pembelajaran. Oleh sebab itu, dukungan terhadap kesejahteraan mereka menjadi salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor pendidikan.
Komponen lain yang menjadi fokus adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk jenjang sekolah dasar, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp7.604.031.879. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi sedang maupun berat, pembangunan ruang kelas baru, serta pengadaan alat praktik dan alat peraga pendidikan.
Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung di sejumlah sekolah dasar negeri, yakni SDN Citeureup Mandiri 3, SDN Cibodas 3, SDN Cibabat Mandiri 2, SDN Baros Mandiri 6, SDN Pasirkaliki Mandiri 1, serta SD Negeri Pambudi Dharma 9.
Khusus untuk SD Negeri Pambudi Dharma 9, Ike menjelaskan bahwa pembangunan memerlukan relokasi lahan. Hal itu dilakukan karena lokasi yang tersedia saat ini berada pada kawasan yang masuk dalam rencana peruntukan pembangunan jalan Tol Cipularang–Lembang.
“Untuk SD Negeri Pambudi Dharma 9, kita membutuhkan relokasi karena lahan yang disediakan hari ini ternyata masuk kepada lahan peruntukan Tol Cipularang-Lembang,” katanya.
Sementara itu, pembangunan sarana dan prasarana pada jenjang sekolah menengah pertama memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10.477.311.350. Program tersebut mencakup pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 14 di Kelurahan Padasuka, rehabilitasi sedang dan berat di SMP Negeri 5 Kota Cimahi, pembangunan ruang kelas baru, serta pengadaan alat praktik dan alat peraga pembelajaran.
Pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp220.497.955 untuk mendukung peningkatan fasilitas pendidikan. Penguatan layanan PAUD dinilai penting sebagai fondasi pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
Secara keseluruhan, rangkaian program tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja Semester I Tahun 2026 Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan akses belajar, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai.
Ike berharap kinerja Dinas Pendidikan Kota Cimahi terus meningkat pada masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pemanfaatan sumber daya secara efektif agar setiap program pendidikan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Besar harapan di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan dapat terus meningkatkan kinerjanya, memperkuat tata kelola yang baik, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, guna mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi,” ujarnya.
Di sisi lain, dalam penyampaian informasi tersebut juga muncul ajakan kepada masyarakat untuk memberikan masukan mengenai arah kebijakan anggaran pendidikan, termasuk terhadap wacana efisiensi anggaran. Aspirasi publik dipandang penting sebagai bagian dari proses pembangunan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat, sehingga setiap kebijakan dapat mempertimbangkan kebutuhan riil dunia pendidikan sekaligus menjaga keberlanjutan program-program yang memberikan manfaat bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat Kota Cimahi secara umum. (nk)
