Saguling, 9 Nov 2026 Persoalan infrastruktur jalan, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses Masa Sidang I Tahun Sidang III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Senin (9/11/2026).
Reses yang dilaksanakan Ketua DPRD KBB, H. Muhammad Mahdi, S.Pd., dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tersebut menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Padalarang, Ngamprah, dan Saguling.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan kondisi jalan yang belum memadai menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Warga berharap perbaikan infrastruktur dapat segera direalisasikan, terutama melalui alokasi anggaran pembangunan pada 2027.
Muhammad Mahdi mengatakan, Kecamatan Saguling masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dibandingkan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, ia mengaku berupaya secara konsisten mendatangi masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah tersebut.
Menurut dia, perhatian terhadap Saguling perlu terus ditingkatkan agar wilayah yang berada di bagian selatan Kabupaten Bandung Barat itu tidak tertinggal dalam pembangunan.
“Kami berusaha untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini kepada Bapak Bupati, tolong perhatikan Saguling, terutama infrastrukturnya,” ujar Mahdi.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang baik akan membantu memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil usaha, serta akses terhadap pelayanan publik.
Karena itu, perbaikan infrastruktur dinilai perlu menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
Mahdi juga menyampaikan adanya kesepahaman mengenai tahapan penyelesaian infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat. Dalam pemaparannya, ia menyebutkan bahwa jalan kabupaten ditargetkan dituntaskan pada 2026, jalan desa pada 2027, dan jalan lingkungan pada 2028.
Khusus untuk wilayah Saguling, ia menyebut telah menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan kepada Bupati Bandung Barat. Bahkan, menurut dia, terdapat komitmen untuk mengalokasikan perhatian khusus bagi pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan tersebut.
“Semua usulan sudah disampaikan melalui Musrenbang. Saya sudah meminta kepada Bupati dan ada janji alokasi khusus untuk jalan-jalan di Saguling. Saya akan kawal pembangunan infrastruktur di sini,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD juga memiliki tanggung jawab mendorong peningkatan pendapatan daerah agar kemampuan pembiayaan pembangunan semakin kuat. Dengan demikian, kebutuhan infrastruktur yang telah masuk dalam perencanaan dapat direalisasikan secara bertahap.
Selain infrastruktur, persoalan keberlanjutan program MBG turut menjadi perhatian warga. Dalam sesi dialog, masyarakat mempertanyakan penghentian sementara pelayanan yang berkaitan dengan persoalan pembuangan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Saguling.
Warga berharap pelayanan dapat kembali berjalan karena menu makanan yang disediakan dinilai baik dan memberikan manfaat bagi penerima program.
Menanggapi hal tersebut, Mahdi mengatakan MBG merupakan program pemerintah yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurut dia, persoalan teknis pengelolaan limbah harus mendapatkan penyelesaian melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Program MBG ini betul-betul bisa dirasakan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya merasa berat untuk membeli makanan yang cukup layak. Dengan adanya MBG, alhamdulillah kebutuhan itu bisa terbantu,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan lingkungan tidak boleh diabaikan, tetapi penyelesaiannya perlu diarahkan agar pelayanan pemenuhan gizi tetap dapat berlangsung sesuai ketentuan.
“Saya akan mencoba berkoordinasi dengan Forkopimda. Saya yakin ada jalan keluarnya. Harapannya, program ini tetap berjalan, tetapi persoalan limbah juga harus ditangani,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahdi juga menyinggung harapan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa, termasuk keberlanjutan Dana Desa. Ia berharap alokasi dana tersebut dapat kembali memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah desa untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, pembangunan desa perlu diarahkan pada kebutuhan nyata warga, mulai dari perbaikan jalan, penguatan kegiatan ekonomi, hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Mahdi turut menyampaikan pandangannya mengenai konsep ekonomi jalan tengah yang diperkenalkan ekonom Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Konsep tersebut, menurut dia, menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya mencegah penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu sekaligus memberikan ruang bagi inisiatif masyarakat untuk berkembang. Dalam konteks pembangunan daerah, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pembahasan lainnya menyentuh pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mahdi menyinggung perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pemantauan dan pengawasan.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap membutuhkan tata kelola yang bertanggung jawab, perlindungan data, serta mekanisme pengawasan yang sesuai ketentuan.
Di sela penyampaian pandangannya, Mahdi juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan mendoakan para pemimpin agar dapat menjalankan amanah hingga akhir masa pengabdiannya. Ia mengangkat kisah sejarah Islam mengenai peristiwa Al-Aqabah setelah Perang Tabuk sebagai pengingat tentang pentingnya kewaspadaan, kepercayaan, dan menjaga stabilitas kehidupan bersama.
Menutup pertemuan, Mahdi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di Saguling melalui komunikasi dengan pemerintah daerah dan pengawalan aspirasi masyarakat.
Ia berharap kondisi infrastruktur, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi di Saguling dapat berkembang setara dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Bandung Barat.
Bagi masyarakat, perbaikan jalan dan keberlanjutan pelayanan publik menjadi kebutuhan yang dinantikan. Aspirasi tersebut selanjutnya memerlukan tindak lanjut melalui perencanaan, penganggaran, dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pemerintah desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. (aq-nk)
