Ngamprah, 16 Juni 2026. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi pada kegiatan Reses Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang Kedua DPRD Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung di Sekretariat DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Kompleks Permata Cimahi, Selasa (16/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian reses yang telah dijalankan selama enam hari. Dalam kesempatan itu, Muhammad Mahdi menyampaikan bahwa reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan kebutuhan serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
“Alhamdulillah, perjalanan reses berjalan lancar. Dari hari pertama sampai hari keenam sekarang yang terakhir. Yang saya senang, masyarakat proaktif dan ikut terlibat di dalamnya,” ujar Mahdi.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan karena berbagai program pemerintah pada akhirnya harus menjawab kebutuhan warga. Aspirasi yang dihimpun melalui reses akan dibawa ke dalam pembahasan di DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun penganggaran daerah.
Mahdi menjelaskan bahwa pembangunan daerah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai proses pembangunan dan penggunaan anggaran publik perlu terus ditingkatkan.
“Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, DPRD sebagai wakilnya, dan pemerintah daerah, mudah-mudahan Bandung Barat akan semakin baik,” katanya.
Dalam pemaparannya, Mahdi juga menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang kerap disalahpahami masyarakat. Ia menerangkan bahwa usulan yang disampaikan dalam reses tidak dapat langsung direalisasikan pada tahun yang sama karena harus melalui tahapan perencanaan, verifikasi administrasi, hingga pembahasan anggaran.
Ia mencontohkan pembangunan jalan yang harus didahului kajian teknis untuk menentukan jenis konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya, keputusan pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan karena menyangkut efektivitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan hasil pembangunan.
Selain membahas proses pembangunan, Mahdi menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Ia menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
“Harusnya masyarakat memahami bahwa membayar pajak itu dari masyarakat dan untuk masyarakat. Ketika infrastruktur membaik, aktivitas ekonomi juga akan lebih berkembang,” ujarnya.
Mahdi juga mengungkapkan optimisme terhadap potensi Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, berbagai potensi ekonomi yang dimiliki daerah masih dapat dioptimalkan, baik melalui sektor pariwisata, pengelolaan aset daerah, maupun peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Ia menilai perbaikan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.
Pada sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya datang dari Ibu Anggi, pengelola pendidikan anak usia dini (PAUD) di Desa Cimanggu. Ia mengeluhkan persyaratan perizinan operasional sekolah yang dinilai cukup berat bagi lembaga pendidikan di wilayah pedesaan.
Menurutnya, kewajiban memenuhi berbagai dokumen legalitas sering kali menjadi kendala bagi pengelola PAUD yang menjalankan layanan pendidikan secara swadaya dan bukan berorientasi keuntungan.
Selain persoalan perizinan, ia juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai belum sebanding dengan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Mahdi menyatakan bahwa aspek legalitas tetap harus dipenuhi karena merupakan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan masyarakat dalam memenuhi persyaratan tersebut.
Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik kepada pihak terkait agar mendapat perhatian lebih lanjut.
Keluhan serupa disampaikan Adin, warga RW 16 Desa Cilame, yang menyoroti proses perizinan lembaga pendidikan serta pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan pembangunan.
Mahdi menegaskan bahwa birokrasi pelayanan publik harus semakin mudah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan hambatan pelayanan yang tidak sesuai ketentuan.
Sementara itu, Andi Budiman, seorang petani dari RW 11 Desa Cimanggu, menanyakan mekanisme bantuan BPJS bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, masih terdapat warga yang memerlukan pendampingan untuk memperoleh akses jaminan kesehatan.
Menjawab pertanyaan tersebut, Mahdi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki skema bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima subsidi. Ia juga mendorong peran aktif aparat lingkungan untuk membantu mendata warga yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.
Selain fungsi legislasi dan penganggaran, Mahdi menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Namun, menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD semata.
Ia mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi berbagai program pembangunan agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
“Seluruh masyarakat Bandung Barat juga punya tugas pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat, program pemerintah bisa berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menutup kegiatan reses, Mahdi menyampaikan harapannya agar forum-forum aspirasi dapat terus meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap tanggung jawab bersama dalam membangun daerah.
“Harapan kami, dari reses ke reses tumbuh kesadaran bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan pemerintah kepada masyarakat. Kami bersama pemerintah daerah berkomitmen agar Bandung Barat menjadi lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Mahdi.
Melalui forum reses tersebut, berbagai aspirasi yang muncul dari sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, hingga layanan kesehatan menjadi catatan penting yang akan dibawa ke pembahasan DPRD. Harapannya, suara masyarakat tidak berhenti sebagai usulan, melainkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang memberi manfaat nyata bagi warga Kabupaten Bandung Barat. (aq-nk)
