Parongpong, 11 Juni 2026. Persoalan daya tampung sekolah menengah pertama negeri, sistem penerimaan murid baru, hingga kebutuhan pembangunan sekolah baru menjadi perhatian dalam kegiatan reses Tahun Sidang ke 2 DPRD Kabupaten Bandung Barat yang digelar di SMP Negeri 1 Parongpong, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi PKB Daerah Pemilihan III (Lembang, Parongpong, dan Cisarua), H. Ade Wawan, S.Pd.I., serta dihadiri Camat Parongpong Drs. Agus Ganjar Hidayat, M.Si., Kapolsek Cisarua Kompol Iwan Setiawan, S.H., M.H., CPHR, Kepala SMPN 1 Parongpong Ati Rosmiati, S.Pd., M. Pd., perwakilan Desa Cihanjuang Rahayu, para kepala sekolah dan operator sekolah dasar se-Kecamatan Parongpong serta para tokoh pendidikan.
Reses kali ini memiliki nuansa berbeda dibandingkan agenda serupa yang biasa dilaksanakan. Ade Wawan memilih mengundang para kepala sekolah dan operator sekolah untuk memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan pendidikan yang berkembang di lapangan, khususnya menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dalam paparannya Ade Wawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hari pertama pelaksanaan reses yang berlangsung pada 11 Juni 2026 sesuai amanat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung Barat.
“Ini hari pertama saya melaksanakan reses. Dalam reses ini saya manfaatkan untuk bertemu para kepala sekolah dasar dan operator yang lokasinya di SMP Negeri 1 Parongpong. Mengapa kepada kepala sekolah se-Kecamatan Parongpong? Karena terkait permasalahan yang sering muncul, termasuk Penerimaan Siswa Baru yang sekarang menjadi SPMB. Banyak yang komplain ke dewan, sehingga saya ingin mengumpulkan mereka agar ada solusi,” ujar Ade Wawan.
Menurut dia, persoalan utama yang muncul setiap tahun adalah keterbatasan daya tampung SMP negeri dibandingkan jumlah lulusan sekolah dasar yang terus meningkat. Di Kecamatan Parongpong saat ini terdapat tiga SMP negeri, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Parongpong.
Meski demikian, sebagian besar orang tua masih menjadikan SMP Negeri 1 Parongpong sebagai tujuan utama. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan masuk sekolah semakin tinggi.
Ade Wawan menjelaskan bahwa kapasitas masing-masing SMP negeri sebenarnya relatif besar. Namun, faktor aksesibilitas menjadi salah satu kendala yang membuat distribusi peserta didik belum merata.
“Semua ingin masuk ke sini. Padahal sudah ada SMP 2 dan SMP 3. Sama-sama negeri dan kualitasnya sama. Tetapi kendalanya tidak terjangkau kendaraan. Karena SMP 3 tidak ada angkutan umum, sehingga sebagian siswa harus menggunakan transportasi daring yang biayanya tidak ringan bagi sebagian keluarga,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut memerlukan solusi jangka panjang. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembangunan SMP Negeri 4 di wilayah Parongpong.
Menurut Ade Wawan, sejumlah wilayah seperti Cihideung, Sukajaya, hingga kawasan sekitar Cikahuripan memiliki kebutuhan layanan pendidikan yang terus meningkat. Keberadaan sekolah baru dinilai dapat memperpendek jarak tempuh siswa sekaligus mengurangi penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu.
“Solusi ke depan kita harus mendirikan SMP 4. Di daerah Cihideung ada empat SD. Sukajaya juga mengalami kesulitan. Kalau alternatif lokasi seperti Cihanjuang dan Cihideung memungkinkan, itu akan sangat membantu karena dapat menampung siswa dari beberapa desa yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh,” ujarnya.
Selain membahas sektor pendidikan, Ade Wawan juga memaparkan sejumlah isu pembangunan daerah yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Dalam forum tersebut ia menjelaskan bahwa fungsi utama reses adalah menyerap aspirasi masyarakat dan konstituen untuk kemudian diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Anggota DPRD, kata dia, memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, sedangkan pelaksanaan program pembangunan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.
Ia juga menyampaikan bahwa anggaran Kabupaten Bandung Barat saat ini mencapai sekitar Rp3,1 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1 triliun. Karena itu, setiap aspirasi yang masuk perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Beberapa persoalan yang turut disoroti antara lain kondisi Jalan Sariwangi yang kerap mengalami kerusakan akibat sistem drainase yang belum optimal. Jalur tersebut merupakan salah satu akses penting yang juga mendukung aktivitas pariwisata di wilayah Bandung Barat.
Ade Wawan mengatakan perbaikan masih terus diupayakan karena kerusakan jalan berulang dipengaruhi limpasan air yang mengalir ke badan jalan. Kemacetan di kawasan Tanjakan Endog pada jam-jam sibuk juga menjadi perhatian karena berdampak terhadap mobilitas warga.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Parongpong, Ati Rosmiati, S.Pd., M.Pd., menyampaikan sejumlah informasi terkait pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru.
Ia menegaskan bahwa SMP Negeri 1 Parongpong tidak memungut biaya apa pun dalam proses pendaftaran. Seluruh tahapan dilakukan secara daring sehingga masyarakat tidak perlu datang ke sekolah untuk menyerahkan berkas.
“SMP Negeri 1 Parongpong tidak memungut biaya apa pun dalam pendaftaran SPMB. Tidak ada pemberkasan di tempat karena seluruh proses dilakukan secara online,” kata Ati.
Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Desa Sukajaya dapat masuk ke dalam zonasi SMP Negeri 1 Parongpong sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup kegiatan tersebut, Ade Wawan mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan SPMB. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan proses seleksi secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.
Reses yang mempertemukan unsur legislatif dengan para kepala sekolah dan operator sekolah ini menjadi ruang dialog untuk memetakan berbagai kebutuhan pendidikan di Kecamatan Parongpong. Aspirasi yang terkumpul diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan sekolah di Kabupaten Bandung Barat. (aq-nk)
