Saguling, 15 Juni 2026. Kondisi infrastruktur jalan menjadi perhatian utama dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II DPRD Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Mohammad Mahdi, di Desa Girimukti, Kecamatan Saguling. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari perbaikan jalan, sektor pertanian, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga persoalan administrasi kependudukan.
Dalam kesempatan itu, Mohammad Mahdi menjelaskan bahwa proses pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat dilakukan secara instan. Setiap usulan harus melalui tahapan perencanaan, kajian teknis, penyusunan anggaran, hingga penentuan skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, sebelum sebuah ruas jalan diperbaiki, diperlukan kajian dari perangkat teknis di bidang pekerjaan umum. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kondisi tanah, spesifikasi konstruksi yang tepat, ketebalan material, hingga pilihan metode pembangunan, apakah menggunakan lapisan hotmix atau konstruksi beton.
“Urusan infrastruktur tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada kajian teknis terlebih dahulu dari pekerjaan umum, kemudian disinkronkan dengan kebutuhan di lapangan dan kemampuan anggaran pemerintah,” ujar Mahdi saat menyampaikan pemaparan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa setiap anggaran pembangunan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis. Setelah kajian selesai dilakukan oleh dinas terkait, kebutuhan anggaran akan dibahas bersama perangkat keuangan daerah untuk memastikan ketersediaan dana dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi penganggaran melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, termasuk di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Karena itu, aspirasi masyarakat yang masuk melalui reses akan menjadi bahan perjuangan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Mahdi meminta masyarakat untuk tetap bersabar terhadap proses yang berjalan. Ia menegaskan bahwa berbagai usulan terkait infrastruktur jalan akan terus diperjuangkan agar memperoleh perhatian pemerintah daerah.
“Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan proses perbaikan jalan serta infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Mahdi juga menjelaskan bahwa tidak semua usulan pembangunan dapat langsung direalisasikan. Ia mencontohkan pada tahun 2025 terdapat 1.318 usulan yang masuk, namun hanya sekitar 100 usulan yang dapat dilaksanakan.
Salah satu faktor yang memengaruhi adalah perubahan sistem pengajuan usulan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pengusul. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya pemahaman operator dan perangkat desa terhadap mekanisme pengajuan yang berlaku.
Selain itu, bantuan yang diajukan masyarakat harus memenuhi persyaratan tertentu. Pengajuan tidak dapat dilakukan secara perorangan, melainkan harus melalui kelompok yang mendapat persetujuan dari RT, RW, dan pemerintah desa.
Untuk penyusunan anggaran perubahan tahun 2027, masyarakat dipersilakan kembali menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan agar dapat masuk dalam proses perencanaan daerah.
Sesi dialog kemudian diisi dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat dan perangkat Desa Girimukti. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Girimukti mengusulkan perbaikan jalan rusak di ruas Cimuncang menuju Cikande yang dinilai membutuhkan perhatian segera.
Selain itu, masyarakat juga meminta dukungan bantuan sektor pertanian berupa bibit dan program pendukung lainnya. Aspirasi lain yang mengemuka adalah permohonan agar anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat tetap dikawal sehingga tidak bergeser dari kebutuhan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya.
Persoalan rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian. Dalam forum tersebut disampaikan adanya sekitar 45 rumah yang membutuhkan bantuan perbaikan melalui program rutilahu.
Sementara itu, perangkat Desa Girimukti menyampaikan harapan agar status desa sebagai kawasan ketahanan pangan mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah daerah, khususnya melalui program pertanian yang berkelanjutan.
Mereka juga menyampaikan kendala warga dalam pembaruan data kepesertaan BPJS yang membutuhkan koordinasi dengan instansi kependudukan. Selain itu, muncul pula aspirasi mengenai kesejahteraan perangkat desa, termasuk harapan adanya perhatian terhadap tunjangan hari raya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Mahdi menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat. Ia menyatakan akan mempertanyakan berbagai kebutuhan anggaran kepada pihak eksekutif serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah agar kapasitas pembangunan daerah semakin kuat.
Menurutnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah. Salah satunya melalui pengembangan destinasi wisata dan potensi wilayah yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Potensi Bandung Barat luar biasa. Banyak sektor yang masih bisa dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Usai kegiatan, Mahdi mengatakan bahwa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan dan memahami kondisi riil masyarakat.
Ia mengakui bahwa Desa Girimukti masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan, terutama terkait infrastruktur jalan. Karena itu, hasil dialog yang diperoleh selama reses akan menjadi bahan yang dibawa ke tingkat pemerintah daerah.
“Yang paling utama adalah ketika kita sudah menjadi anggota dewan, maka kita harus bisa mengadvokasi semua kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kepala Desa Girimukti, Isak, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dialog yang dilakukan bersama masyarakat. Menurut dia, kehadiran pimpinan DPRD secara langsung memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan yang selama ini dirasakan.
Ia berharap berbagai usulan yang disampaikan dalam reses dapat segera ditindaklanjuti, terutama terkait pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Harapannya apa saja yang disampaikan tadi bisa direalisasikan, terutama pembangunan jalan di Desa Girimukti,” ujar Isak.
Dengan berbagai aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan tersebut, masyarakat berharap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan dapat semakin memperhatikan kebutuhan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar. Dialog antara warga dan wakil rakyat melalui reses pun diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Bandung Barat. (aq-nk)
