Lembang, 9 Sept 2026 Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Merah Putih Kabupaten Bandung Barat berlangsung di Hotel The Radiant Kayu Ambon, Lembang, Rabu. Forum tersebut menetapkan Diki Rohani, Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, sebagai Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat periode 2026-2033.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Weda Wardiman, para camat, pengurus APDESI Jawa Barat, pengurus DPD dan DPC APDESI Bandung Barat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Perwakilan kepala desa dari 165 desa di Kabupaten Bandung Barat juga hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para kepala desa dan pengurus organisasi menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus pembahasan arah program organisasi untuk lima tahun mendatang.
Ketua panitia, Obar Sobarna, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan musyawarah. Menurut dia, desa mempunyai posisi penting dalam pembangunan daerah karena berbagai kebijakan pemerintah pada akhirnya harus dirasakan masyarakat di tingkat desa.
“Jika desa maju maka Bandung Barat maju pula,” kata Obar dalam sambutannya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat Agus Karyana menyampaikan laporan mengenai kepemimpinannya selama sekitar dua tahun. Ia menggantikan ketua sebelumnya dan menyatakan masih terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki dalam perjalanan organisasi.
Agus juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan musyawarah. Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa organisasi semakin bermanfaat bagi desa dan masyarakat.
“Semoga dengan musyawarah ini bisa melahirkan dan menjadikan ketua APDESI yang amanah,” ujarnya.
Sekretaris Umum APDESI Jawa Barat Tatang Taryana mengatakan, Muscab IV merupakan bagian dari amanat organisasi. Ada tiga agenda utama yang harus diselesaikan dalam forum tersebut, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, pemilihan ketua dan pengurus baru, serta rekomendasi program kerja untuk lima tahun mendatang.
Menurut Tatang, pergantian kepemimpinan dalam organisasi merupakan bagian dari dinamika yang wajar. Perbedaan pilihan dalam pemilihan pengurus tidak semestinya menghilangkan hubungan kerja sama antarpemerintah desa.
Ia menekankan bahwa APDESI memiliki tujuan memperjuangkan kepentingan desa dan kepala desa. Dalam konteks tersebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan kebijakan mengenai penggunaan dana desa dan program Koperasi Desa Merah Putih.
Tatang menyebut kebijakan pengalokasian dana desa untuk mendukung koperasi desa perlu diselaraskan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tidak semua desa mempunyai kesiapan yang sama, termasuk dari sisi ketersediaan lahan dan regulasi.
“Dengan anggaran yang terbatas bagaimana cara menyiasati program yang bisa berjalan di desa,” kata Tatang.
Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan bagi kepengurusan APDESI ke depan. Organisasi desa diharapkan dapat membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan nasional dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya menilai APDESI mempunyai posisi penting dalam pembangunan daerah. Ia mengatakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada akhirnya harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.
Jeje juga menyinggung kedekatannya dengan para kepala desa melalui program SAPOÉ-SADESA yang menjadi salah satu kegiatan kunjungan pemerintah daerah ke desa-desa.
“Saya selalu bersama kepala desa. Kita bersama-sama membangun Bandung Barat,” kata Jeje.
Ia mengajak pengurus APDESI dan para kepala desa menjaga komunikasi serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Menurut dia, perbedaan dalam organisasi harus tetap ditempatkan dalam kerangka tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Jeje secara resmi membuka Muscab IV DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat. Ia berharap proses musyawarah berlangsung tertib, demokratis, dan mengedepankan kekeluargaan.
Setelah agenda pembukaan, peserta melanjutkan proses pemilihan ketua. Diki Rohani dari Desa Wangunsari terpilih sebagai Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2026-2033. Dalam pemilihan tersebut, Diki memperoleh 10 suara, sedangkan kandidat lainnya, Ayi dari Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, memperoleh delapan suara.
Setelah terpilih, Diki mengatakan akan mempertahankan berbagai program yang dinilai baik dari kepengurusan sebelumnya. Pada saat yang sama, ia berencana memperbaiki sejumlah hal yang masih memiliki kekurangan dan menyusun program baru yang relevan dengan kebutuhan desa.
“Saya akan banyak belajar lagi kepada yang lebih senior ataupun juga pengurus yang sebelumnya,” ujar Diki.
Diki mengatakan, langkah awal kepengurusan baru adalah menyusun struktur organisasi dan merumuskan program kerja. Program tersebut akan diarahkan pada hal-hal yang memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Salah satu persoalan yang menurut Diki perlu mendapat perhatian adalah kesiapan desa dalam menjalankan Koperasi Desa Merah Putih dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut dia, program tersebut memiliki posisi strategis, tetapi kesiapan setiap desa berbeda.
Persoalan lahan menjadi salah satu kendala yang harus dikomunikasikan. Karena itu, APDESI akan berupaya menjembatani kebutuhan desa dengan kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
Selain agenda organisasi, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut masih berada pada tahap persiapan teknis dan belum memasuki tahap sosialisasi resmi kepada masyarakat.
Persiapan meliputi mitigasi berbagai potensi persoalan, verifikasi daftar pemilih tetap, pembentukan kepanitiaan, serta pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kesiapan sistem dan kondisi setiap wilayah sebelum menentukan lokasi pelaksanaan.
Menurut Dudi, penerapan e-voting tidak serta-merta dilakukan serentak di seluruh titik desa. Pelaksanaannya akan diarahkan pada lokasi atau titik yang dinilai paling siap dari sisi teknis dan sarana pendukung.
Pembahasan mengenai e-voting tersebut menunjukkan bahwa agenda pemerintahan desa ke depan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menyentuh penguatan tata kelola serta pemanfaatan teknologi dalam proses demokrasi di tingkat desa.
Dengan kepemimpinan baru, APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat menghadapi sejumlah pekerjaan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Penguatan organisasi, pengelolaan program desa, kesiapan koperasi, optimalisasi BUMDes, hingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi menjadi bagian dari tantangan yang perlu dijawab secara bertahap.
Diki mengatakan, arah kepengurusannya akan tetap berorientasi pada kepentingan desa dan masyarakat. “Harapan saya, saya bisa bermanfaat dan berguna untuk desa-desa yang ada di Bandung Barat dalam rangka kesejahteraan masyarakat Bandung Barat dan tentunya mengawal program dari Bandung Barat atau Bapak Bupati Bandung Barat yang mempunyai visi misi ‘Amanah’,” ujarnya. (aq-nk)
